Catatan

Al-Amien Prenduan dan Strategi Kaderisasi Kepemimpinan Nasional

“Proyeksi untuk Suksesi Kepemimpinan Nasional 2014.”

Prolog: Tulisan ini tidak ditulis oleh orang yang mengerti politik dan tidak berpretensi untuk menjadikannya sebagai analisis politik. Tulisan ini tidak lebih dari sekadar ungkapan keprihatinan seorang alumni  atas fakta bahwa Al-Amien Prenduan membutuhkan  negosiator tingkat tinggi, kebutuhan yang betul-betul terasa oleh banyak pihak di Al-Amien setelah kepergian almarhum Kiai Moh. Tdijani Djauhari dan respon sekilas atas fakta bahwa banyak alumni Al-Amien Prenduan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Itu saja.

Pesta Demokrasi 2009 sudah di ambang pintu. Sejumlah orpol mulai bergerilya untuk meraih sebanyak mungkin suara pemilih dan tentu saja pada akhirnya perolehan kursi di parlemen. Di tengah-tengah variasi corak ideologi dan dinamika kepentingan di balik gegap gempita sepak-terjang orpol dalam menarik simpati pemilih—yang sampai batas tertentu tampak semakin dewasa dan kritis—, kita perlu menempatkan persoalan ini dalam konteks sejarah panjang masa depan Al-Amien Prenduan. Ada sejumlah pertimbangan. Pertama, kendati sudah berusia lebih dari setengah abad dengan rentang sebaran alumni yang sangat luas, harus diakui bahwa hingga detik ini belum ditemukan alumni Al-Amien Prenduan yang berkiprah di level nasional dan memiliki daya tawar tinggi bagi perumusan kebijakan nasional di bidang kiprah yang ditekuninya, disamping memiliki komitmen tulus bagi capaian-capaian masa depan Al-Amien Prenduan. Sepeninggal almarhum Kiai Moh. Tidjani Djauhari kebutuhan Al-Amien Prenduan akan seorang negosiator menjadi sangat terasa dan hingga saat ini belum lagi muncul kader yang dapat menggantikan peran almarhum. Kevakuman fungsi negosiator ini betapapun tak dapat dibiarkan begitu saja kecuali jika Al-Amien Prenduan memang sudah siap dengan segala kemungkinan apa pun termasuk kemungkinan bahwa peran sosial dan politisnya yang sudah terlanjur dikenal luas mengalami penciutan dan atau mengalami metamorfosis, lalu membiarkan sejarah bergerak secara alamiah.

Kedua, doktrin dasar Al-Amien Prenduan —sebut saja begitu—“Al-Amien berdiri di atas dan untuk semua golongan” yang mengandaikan netralitas sikap politis conditio sine quanon harus berhadapan dan berada dalam situasi pengujian serius. Pembumian doktrin ini di ranah aktivitas politik praktis yang sarat kepentingan dan meniscayakan sikap partisan adalah situasi pengujian yang paling serius. Pengalaman lapangan  beberapa alumni di berbagai tempat mengungkapkan betapa banyak alumni yang mempertanyakan secara kritis tentang keterandalan dan bahkan keabsahan doktrin ini. Sementara di lain pihak, Al-Amien Prenduan sendiri belum mempersiapkan perangkat sistem teoretis dan metodologis sebagai alat penjelas. Di samping itu, kelahiran doktrin ini tidak tanpa konteks historis dan sosiologis. Oleh karena itu pemahaman utuh atas jangkauan dan batas-batas keterandalan doktrin ini menjadi mutlak perlu terutama bagi alumni yang berkiprah di dunia politik, sehingga debat kusir yang kontraproduktif seperti yang terjadi di kalangan sejumlah alumni tidak perlu terjadi.  

Ketiga, fenomena baru yang belum ada presendennya sepanjang sejarah kealumnian Al-Amien Prenduan: semakin banyak alumni yang aktif di berbagai orpol dan menjadi calon legeslatif. Sebagian malah duduk di nomor jadi. Mayoritas dari mereka masih berusia muda dan beberapa dari mereka—berdasarkan wawancara dan pengamatan sekilas terhadap beberapa alumni yang menjadi calon legeslatif—tampak tidak berangkat dari visi kenegaraan yang matang. Menjadi calon legislatif untuk sebagian tampaknya lebih dilandasi pada tuntutan yang sangat pragmatis. Semua orang paham bahwa politik praktis memang bergulat dengan jaringan relasi kepentingan dan kekuasaan yang terus menerus bergeser bahkan dalam hitungan detik. Sebagaimana orang pun paham bahwa untuk menjadi anggota legislatif yang betul-betul memperjuangkan kepentingan umum, orang  membutuhkan pencerahan visi politis dan ketegaran moral disamping keterampilan bermain dengan jaringan relasi kepentingan dan kekuasaan. Boleh jadi ini masih menjadi ideal yang terlalu jauh bagi mayoritas calon legislatif, tidak terkecuali alumni Al-Amien Prenduan. 

Pertautan persoalan di atas dengan gejolak dinamika perpolitikan nasional adalah sisi lain yang layak dicermati. Sebut saja dua isu dasar: suksesi kepemimpinan nasional dan relevansi politik aliran. Pola suksesi kepemimpinan nasional semakin mengarah kepada fleksibilitas. Di masa Orde Baru tak ada yang dapat menjadi pemimpin kecuali melewati jalur militer dan birokrat karier. Kehadiran orpol tidak lebih sebagai figuran. Di masa Reformasi peran orpol  menguat dan dapat menjadi sarana mobilitas vertikal. Belakangan siapa pun dapat naik menjadi anggota legislatif dan pemimpin asal mau dan memiliki popularitas dengan dukungan media informasi. Ke manakah trend ini bergerak dalam rentang waktu lima atau sepuluh tahun kedepan? Penulis tak berwenang memberi jawaban. Namun satu hal yang lebih mendekati fakta: bahwa besar kemungkinan sebagian besar tokoh pemegang kendali pemerintahan hari ini tak lagi muncul di 2014, baik karena faktor usia maupun sistem perundang-undangan yang berlaku tak lagi mengizinkan. Andaikan SBY terpilih lagi dalam Pemilu 2009, maka dia tak mungkin dicalonkan di 2014. Sementara Hidayat Nurwahid, Megawati dan Gus Dur dan rekan-rekan seangkatan boleh jadi sudah terlalu tua untuk tampil. Ini peluang bagi setiap orpol, ormas dan bahkan lembaga apa pun untuk mengkaderkan tokoh muda yang betul-betul fresh dan mumpuni. Kondisi ini dapat menjadi berita baik bagi alumni Al-Amien Prenduan yang menjadi calon legislatif.

Isu kedua relevansi politik aliran, tepatnya relevansi agama sebagai basis ideologis dalam politik praktis. Ada fenomena menarik. Ternyata kualitas moral anggota legislatif tidak selalu berkorelasi dengan ideologi orpol. Kasus terungkapnya tindak pidana korupsi anggota legislatif dari orpol berbasis ideologi Islam mengungkapkan betapa baju agama tak menjamin kualitas moral perilaku politisi di pentas politik. Ini pertama. Kedua, sejarah suksesi kepemimpinan nasional mengungkapkan bahwa dua presiden terdahulu yang paling lama bertahan—Soekarno dan Soeharto—dengan segala kelebihan dan kekurangannya betapapun harus diakui tidak menjadikan Islam sebagai basis ideologis. Ketiga, pemilih relatif semakin cerdas, kritis dan dewasa mencermati janji dan perilaku politisi. Hubungan emosional pemilih dengan idiom-idiom keagamaan di pentas politik agaknya semakin menipis. Fenomena membengkaknya golput dalam pemilihan kepala daerah di berbagai tempat adalah pertanda bahwa masyarakat kita relatif semakin dewasa, tidak mudah lagi dibodohi dan semakin jernih  melihat perbedaan antara agama sebagai pedoman hidup dan agama sebagai lipstik dan komoditas politik. Keempat, bila diasumsikan bahwa pembentukan negara Islam adalah capaian puncak upaya pembumian domain politik ajaran Islam, kenyataannya model negara Islam yang ada—sebut saja Republik Islam Pakistan umpamanya—dan yang pernah ada—sebut saja sistem khilafah, misalnya—tidak menampilkan tatanan politik yang lebih baik tinimbang yang ditawarkan oleh  sistem demokrasi di negara modern. Ini menggiring kepada pertanyaan: Bila memang orpol berbasis ideologi Islam semakin tak relevan dan sungguh-sungguh tak lagi menjual, strategi apakah dan jalur kelembagaan apakah yang harus dipilih oleh kaum muslimin untuk meraih kepemimpinan nasional? Dan di mana posisi Al-Amien Prenduan dan bagaimana alumni Al-Amien Prenduan harus berkontribusi?

Epilog: Jalan memang masih panjang bagi capaian agung Al-Amien Prenduan seperti yang dicita-citakan para pendirinya, namun langkah awal harus dimulai. Mudah-mudahan inilah yang ada di benak alumni Al-Amien Prenduan yang akan duduk di Dewan Legislatif. Saya pernah melontarkan gagasan kepada seorang alumni di Bandung tentang kemungkinan menginventarisir dan sekaligus mempertemukan semua alumni Al-Amien Prenduan yang terdaftar sebagai calon legislatif di seluruh Indonesia dalam suatu forum terbatas di mana visi dasar Al-Amien  tentang politik dan kenegaraan dapat dirumuskan—tidak untuk kepentingan jangka pendek tetapi—untuk kepentingan jangka panjang.

 Hamzah F. Harmi, alumni perdana IDIA Prenduan. Kini tinggal di Bangka.