Catatan

Palestina: Krisis Tak Berujung

Isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya di bumi Palestina yang kian hari semakin menggurita seolah tak pernah menemukan titik temu penyelesaiannya. Pelbagai langkah damai Palestina versus Israel telah ditempuh, bahkan yang dimediasi oleh organisasi dunia pun selalu berakhir dengan kebuntuan, semisal PBB, G7, dan Liga Arab. Belum lepas dari persoalannya dengan Israel, Palestina mengalami kemandulan dan “borok” berkepanjangan dalam wilayah intern nasionalnya. Adalah Hamas vis a vis Fatah yang secara frontal saling melancarakan manuver permusuhan, walhasil fenomena keruh tersebut justru menambah suramnya masa depan Palestina di segala lini.

Hamas yang unggul sebagai kekuatan kelompok pembebasan Palestina, mengalami kemenangan dalam pemilihan partai politik pada Januari 2006 silam. Kemenangan Hamas di parlemen tersebut, sekaligus memaksa Fatah harus menelan pil pahit karena menjadi partai yang dinomor-duakan setelah sekian tahun menguasai kebijakan pemerintahan lebih-lebih pada masa Yasser Arafat (pemimpin PLO; 1969-2004) memimpin partai ini. Padahal jika ditilik dari konteks background kemunculan dua kubu tersebut, sama-sama memiliki tujuan penting guna membebaskan Palestina dari ancaman Israel; Hamas berjuang mempertahankan Jalur Gaza di  Palestina, yang sampai saat ini masih menjadi sengketa dan kerap menjadi sasaran empuk pendudukan Israel di wilayah tersebut. Sementara Fatah menguasai wilayah dhiffah (terbagi ke dalam beberapa daerah teritorial Palestina di bagian utara, tengah, dan selatan sejak tahun 1995) agar tidak tersentuh tank-tank Israel.

Tak pelak jika konflik terbuka Hamas vs Fatah berdampak negatif pada sikap nasionalisme Palestina, bukan usaha perlawanan Palestina terhadap Israel yang selama ini dikedepankan, malah sebaliknya Palestina dijadikan lahan perang kedua partai politik tersebut. Terbaginya wilayah Palestina menjadi dua (Jalur Gaza milik Hamas dan Dhiffah milik Fatah) merupakan indikasi semakin lemahnya Palestina di mata Israel, maka kemerdekaan Palestina dari ancaman Israel boleh jadi hanya sebatas mimpi di siang bolong!

Latar Belakang  

Semakin kronisnya derita yang dialami Palestina tidak pula lepas dari kepentingan politik, kekuasaan, dan ideologi yang dianut oleh masing-masing faksi. Hamas yang berasaskan islamis merupakan kepanjangan-tangan Ikhwanul Muslimin di Mesir, menginginkan Palestina berdiri sebagai negara Islam. Sebaliknya, Fatah yang merupakan bagian dari PLO (Palestine Liberation Organisation atau Organisasi Pembebasan Palestina –adalah organisasi resmi yang diakui dunia) berniat mendirikan negara sekuler Palestina. Faktor ideologi inilah yang disebut-sebut sebagai sumber utama munculnya konflik antara kedua faksi.

Dari kacamata politik kepentingan dan kekuasaan, boleh jadi kelompok Hamas merasa dimarjinalkan tatkala Fatah –dengan PLO sebagai lembaga yang dikuasainya— menguasai kebijakan Palestina selama bertahun-tahun (1969-sampai sekarang). Pasca meninggalnya Yasser Arafat yang nota bene salah satu founding father kelompok Fatah, partai ini akhirnya kalah dalam pemilu 2006 dan secara mengejutkan Hamas mampu menduduki 76 kursi di parlemen dari 132, sementara Fatah cukup 43 kursi. Genap setahun pasca pemilu yang demokratis di Palestina, pada awal Februari 2007 Hamas terlibat konflik terbuka dengan Fatah, dan baku hantam antara dua belah pihak berlawanan pun berangsur-angsur menjadi pemandangan –untuk tidak mengatakan gaya hidup— biasa disaksikan di tanah Palestina.

Fatah ketika masa berkuasa –karena bermain cantik di bawah payung PLO—memang melakukan gaya politik double movement dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, dalam arti lain; Fatah menginginkan kemerdekaan untuk Palestina dengan jalan kooperatif bersama Israel dan negara-negara pro-Israel sendiri, karena ada bias kepentingan ekonomi di balik itu demi keberlangsungan hidup bangsa Palestina. Tentu, niat agung tersebut sangat apresiatif di mata dunia internasional sehingga tak sedikit dari sejumlah negara yang memberikan donor bantuan kepada Palestina melalui PLO, sementara tubuh dalam organisasi tersebut didominasi oleh tokoh-tokoh Fatah yang pada gilirannya memberikan ruang bebas bagi Fatah sendiri untuk memanfaatkan kekuasaannya di PLO, sekaligus melanggengkan hak politik dan kekuasaan mereka di Palestina.

Sudah barang tentu, PLO di mata Hamas bukanlah kelompok yang murni membebaskan Palestina dari krangkeng Israel karena kebijakan Fatah amat dominan di dalamnya. Bisa ditebak pula bahwa Hamas sebagai rival partai politik Fatah menyimpan sikap skeptis yang bakal mengundang sinisme dan kecurigaan berlebihan terhadap kubu Fatah. dMemang sulit untuk dibuktikan secara faktual, akan tetapi, bukankah posisi Fatah di PLO amat menguntungkan kubu dan konstituennya? Sehingga masuk akal pula bilamana selama bertahun-tahun kebijakan Fatah cukup langgeng mengatur langkah Palestina. Di sisi lain, bukankah partai atau kelompok yang mendapatkan kenyamanan secara ekonomi cenderung mempertahankan kekuasaannya?

Saya melihat bahwa jawabannya adalah hasil pemilu demokratis yang digelar Palestina pada tanggal 25 Januari 2006 lalu, secara mengejutkan Hamas hadir sebagai pemenang sedangkan Fatah yang secara kekuatan politik dan ekonomi mapan, justru harus menerima kekalahan. Maka dari sinilah semua konflik itu berawal, ketika Hamas merasa dipecundangi Fatah –karena kemenangan partainya di parlemen menjadi satu indikator kecurangan Fatah selama berkuasa, sehingga mereka pun menuntut haknya: hak akan tanah kekuasaannya, dan Jalur Gaza resmi menjadi milik Hamas. Dus, situasi politik, stabilitas keamanan, dan ekonomi mikro-makro  negeri Palestina pun semakin semrawut.

Sebuah Otokritik

Jika Hamas menilai bahwa selama ini Fatah bermain curang, itu boleh jadi tidak seluruhnya benar dan tidak bisa digeneralisir, karena bagaimanapun Fatah yang berpayung pada PLO berhasil menempuh cara-cara damai maupun ekstrem guna mempertahankan tanah Palestina.

Dan Fakta saat ini berbicara lain, ketika Hamas menjadi kekuatan mayoritas di parlemen, pihak Fatah tidak puas dengan cara-cara politik yang ditempuh Hamas; tercium rumor bahwa keputusan politik yang diambil pemerintah rentan dipengaruhi pihak luar dan kental intervensi pihak asing. Keadaan inilah yang tidak bisa diterima kubu Fatah, karena hal itu menandakan bahwa keputusan Palestina tidak independen.

Persoalan njlimet yang dialami Palestina memang sangat luar biasa sulit, sangat kompleks dan butuh penanganan serius dari pelbagai pihak terutama dari dunia Arab. Tidak hanya di Palestina, bahkan Irak dengan problem antara Sunni-Syiahnya, Lebanon dengan permusuhan terhadap Israel, dan Iran dengan isu nuklirnya cukup dijadikan pelajaran bagi negara-negara Arab secara global. Ini menandakan betapa negara Arab –yang kental dengan ajaran keislamannya— rupanya masih lemah dalam menciptakan perdamaian di wilayahnya sendiri.

Pun demikian Konflik Hamas-Fatah pasca perundingan guna mencapai kata damai di Saudi Arabia pertengahan Februari 2007, sepatutnya sudah berakhir dan menjalankan ketentuan yang telah disepakati. Palestina secara nasional membutuhkan solidaritas dan kerjasama setiap element terutama dari kubu Hamas dan Fatah, agar pendirian negara Palestina secara utuh bisa tercapai. Akan tetapi sebaliknya, jika problem intern Palestina antara Hamas-Fatah masih berlanjut, lambat laun, ia akan berubah jadi bom waktu yang siap meluluhlantahkan cita-cita bersama rakyat Palestina. Rakyat Palestina tidak hanya sebagai bangsa yang tanpa negara, tapi lebih dari itu mereka akan kehilangan tanah kelahiran dan anak-cucunya, akibat perselisihan antar golongan yang masing-masing memiliki kepentingan politik dan korban dari perbedaan ideologi semata. Bila keadaan itu tetap dibiarkan, maka –lagi-lagi saya katakan— obsesi untuk membangun negara Palestina yang berdaulat hanya sebatas mimpi di siang bolong! Wal-lLahu A’lam Bi As-Showab

Cairo, 11 Juli 2007 M.

*Falahuddin Qudsi, alumni TMI Al-Amien Prenduan tahun 2004. Saat ini sedang melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir