Untung Rugi Dijajah Belanda
Di mata bangsa asing, mungkin Indonesia terlihat sebagai gadis manis bertubuh molek nan sintal yang sangat menggairahkan. Betapa tidak, bangsa asing seolah berebutan untuk menggagahi dan menikmati kecantikan Indonesia. Sejarah mencatat, Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda berlomba-lomba untuk menjadi pejantan perkasa yang berhak untuk mereguk kenikmatan yang disediakan ibu pertiwi. Mereka bahkan harus terlibat konflik untuk menjadi yang terpantas menguasai persada Nusantara. Tragisnya lagi, bangsa Asia sendiripun seolah tergoda untuk turut menikmati kekayaan Indonesia yang melimpah. Jepang, adalah negara yang ditakdirkan sukses menjadi penguasa negeri ini di masa kolonial.

Walaupun sejumlah bangsa silih berganti menjajah Indonesia, akan tetapi yang paling lekat dalam ingatan putra-putri pertiwi adalah Belanda. Mengapa? Karena bangsa adalah yang paling lama memeras dan memerah sumber daya alam kita. Ada yang mengatakan 350 tahun! Jumlah ini sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Pasalnya, untuk beberapa waktu lamanya—terhitung sejak pertama kali menginjakkan kaki di bumi Nusantara, Belanda masih terlibat hubungan dagang yang normal dan dengan penduduk pribumi. Lutfi Syaukanie misalnya, ia dengan tegas menolak jika dikatakan bahwa kita dijajah oleh pemerintah Belanda selama 3,5 abad! Menurutnya, pemerintah Belanda resmi menjajah Indonesia hanya pada bagian terakhir masa-masa kolonial, sebelum itu, kita dijajah oleh VOC yang sejatinya adalah kumpulan para pebisnis yang memiliki tentara, bukan pemerintah kerajaan Belanda.

Saya tidak tertarik untuk terlibat dalam perdebatan ini, karena tidak begitu urgen; terlepas itu atas nama pemerintah atau atas nama syarikat dagang, yang jelas keduanya sama-sama bangsa Belanda. Di samping itu, praktik yang digunakan serta pengaruh yang ditingalkan keduanya sama; kesengsaraan dan keternelakangan! Yang menraik bagi saya justru adalah menimbang sisi untung rugi dijajah oleh Belanda—walaupun sebenarnya tidak ada keuntungan sama-sekali menjadi bangsa terjajah.

Saya sangat setuju dengan Fitzgerald G. Sitorus bahwa kita beruntung dijajah Belanda; bangsa yang tidak begitu percaya diri sehingga tidak menghujamkan kulturnya begitu dalam ke dalam kultur Indonesia, meskipun kita juga tidak boleh mengabaikan keteguhan para pemuda untuk mengikrarkan sumpah pemuda pada tahun 1928 yang, semua butirnya betul-betul mencerminkan besarnya rasa cinta terhadap budaya lokal, padahal untuk masa itu, simbol kemajuan justru semua identitas yang berkaitan dengan penjajah.

Dampak “ketidak-percayaan diri” Belanda untuk mewarnai kebudayaan Indonesia secara mendalam ini bisa kita rasakan sampai sekarang. Nyaris tidak ada warisan budaya signifikan yang ditinggalkan Belanda di tanah air. Mungkin hanya seni arsitektur dari bangunan-bangunan kuno sisa penjajahan saja yang sampai saat ini masih tetap lestari, sedangkan yang lain—sekali lagi—nyaris tidak ada. Tidak ada nama-nama tempat atau daerah yang merupakan warisan nama Belanda. Hal ini berbanding terbalik dengan Hindustan yang dijajah Inggris, sampai saat ini, masih banyak tempat atau daerah yang namanya masih menggunakan nama yang diberikan Inggris, Bombay dan New Delhi adalah contoh mudahnya.1 Di samping itu, sampai saat ini, sejumlah perguruan tinggi di India masih menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar; Aligarth University misalnya. Dan ini menjadi salah satu isu utama yang dikritik Gayatri Spivak dalam proyek kekerasan epistemiknya.

Sejak zaman dahulu, bahasa Belanda tidak pernah mewarnai—apalagi menjadi bahasa nasional kedua yang digunakan oleh Bangsa Indonesia. Tercatat, hanya para pendiri bangsa yang berpendidikan saja yang menguasai bahasa penjajah itu secara fasih. Berbeda dengan di Malaysia yang merupakan bekas jajahan Inggris, sampai sekarang, Bahasa Inggris masih menjadi bahasa kedua yang digunakan setelah Bahasa Melayu. Sebaliknya, selama menjajah, orang-orang Belandalah yang “dipaksa” menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan masyarakat jajahannya. Untuk kasus ini, kita patut berbangga, sebab, kendati berposisi sebagai sosok yang inferior, kita berhasil “mengondisikan” sosok yang inferior untuk memelajari bahasa yang merupakan salah satu produk kebudayaan kita.

Kenyataan ini bisa kita jadikan bantahan tegas terhadap pendapat Denys Lombard yang menyatakan bahwa bekas-bekas penjajahan bangsa asing terekam jelas dalam bahasa Indonesia.

Dalam bidang kosakata perlu dicatat bahwa kalau kemeja memang berasal dari kata Portugis camisa, dan dari dari kata Belanda dasje, asal celana adalah bahasa Hindi, dan baju dari bahasa Parsi. Hal ini menunjukkan bahwa orang Eropa hanya mempertegas suatu gerak yang telah dimulai melalui jalan-jalan lain. (2)

Lombard mungkin tidak sadar bahwa masa penjajahan Portugis sangat singkat dan hanya terbatas di wilayah-wilayah bagian timur Indonesia. Dia juga mungkin tidak tahu bahwa kedudayaan Arab-Islam telah lebih dahulu berinteraksi ke dalam kebudayaan Indonesia yang sangat majemuk. Hasilnya, saat ini, banyak sekali kosa-kata bahasa Arab yang diadopsi dalam bahasa Indonesia; dan salah-satunya adalah kemeja. Saya yakin, kosa kata ini berasal dari bahasa Arab Qhamisa, dan bukan dari bahasa Portugis camisa.

Keyakinan saya ditopang oleh fakta sejarah bahwa dalam tradisi Indonesia—khususnya Jawa, pakaian lengan panjang dikenakan oleh para pembesar istana, sedangkan rakyat biasa lazim mengenakan pakaian tanpa lengan yang mirip rompi. Tapiperl diingat, dalam tradisi keraton, pakaian lengan panjang baru populer setelah masa kesultanan Islam, bukan pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Budha. Untuk lebih mudahnya, kita bisa membedakan kontras antara corak pakaian yang dikenakan Raden Fattah, sultan Demak dengan Hayamwuruk, Raja Mahapahit.

Kalau dari segi budaya kita beruntung, tapi tidak demikian dari segi kesejahtaraan dan kemajuan. Sebagai negara bekas jajahan, kita benar-benar sangat merugi karena dijajah oleh bangsa yang sangat egois, bangsa yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri dan tidak peduli sedikitpun dengan nasib masyarakat jajahannya. Belanda memang perampas yang tak pernah memberi sama sekali.

Kenyataan ini berbeda dengan Inggris, praktik penjajahan negeri Ratu Elizabeth itu tidak hanya mengeruk kekayaan lokal, tapi juga rela memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat yang dijajahnya; pendidikan dan pelatihan. Kendati pendidikan dan platihan itu diberikan untuk meningkatkan mobilitas sumber daya manusia supaya bisa bekerja lebih cepat dan efektif bagi penjajah, akan tetapi, hal itu menjadi ibarat secuil obat yang ditinggalkan untuk mengobati luka yang mereka derita akibat penjajahan. Efeknya, sekarang kita bisa melihat betapa negara-negara di kawasan bekas jajahan Inggris relatif lebih maju daripada negara bekas jajahan belanda, walaupun mereka lebih telat meraih kemerdekaan. Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam adalah bukti nyatanya.

Dari Ambivalensi Menuju Kearifan yang Konsisten

Dalam Nusa Jawa: Silang Budaya, Lombard mengatakan bahwa tatacara berpakaian orang Indonesia adalah warisan kolonial.

Di Nusantara, sejarah pakaian tak pelak lagi mengungkapkan adanya pengaruh Eropa yang jelas. Pertama-tama perlu dikemukakan diterimanya pakaian Barat oleh kaum lelaki di kota-kota, dan makin lama makin banyak di pedesaan pula. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari bercelana panjang dan berkemeja, dan pada upacara-upacara berpakaian lengkap, dengan jas dan dasi.3

Dalam kasus ini, saya setuju dengan penulis sejarah aliran Les Annales asal Prancis tersebut. Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa tradisi berpakaian msyarakat Indonesia adalah warisan kaum kolonial—walaupun sampai saat ini masih ada segelintir masyarakat yang masih setia dengan corak berpakaian tradisional. Masyarakat Papua, misalnya. Kita tidak bisa mempertahankan gaya berpakaian khas ala Nusantara. Akibatnya, dalam forum-forum Internasional, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas kultural yang tercermin dari gaya berpakaian pemimpin neraganya. Sejak Soekarno hingga Susilo Yudoyono, setelan jas dan dasi adalah pakaian resmi yang dikenakan presiden Indonesia di setiap pertemuan resmi. Hal ini berbeda dengan pemimpin negeri jiran yang lebih setia dengan baju koko lengan panjang dengan celana yang dipadu sarung songket di atas lutut, pemimpin kerajaan Arab Saudi yang selalu mengenakan jubah terusan dengan sorban terurai di kepala, pemimpin India yang bangga dengan pakaian ala Hindustan dengan sorban yang disanggul, para pemimpin Afganistan yang selalu mengenakan pakaian etinik ala Pasthun.

Dalam kacamata kajian pascakolonial, saya sangat setuju dengan istilah ambivalensi yang diketengahkan Homi K. Bhaba. Artinya, ada fenomena menerima dan menolak dalam proses pertukaran budaya antara kultur penjajah dan kultur terjajah. Budaya Indonesia tidak pernah sepenuhnya anti terhadap budaya luar dan dalam, antara ego dan the other. Proses pertukaran ini melahirkan kultur baru yang unik dan mencerminkan perpaduan antara dua kultur yang berbeda. Dengan kata lain, kendati cara berpakaian bangsa Indonesia adalah warisan penjajah, ternyata ada hal unik yang tetap menyisakan kekhasan gaya berpakaian Indonesia. Benar, kemeja, setelan jas, dan dasi berasal dari kultur busana Barat, akan tetapi semua pemimpin Indonesia tetap konsisten mengenakan kopiah hitam sebagai identiatas unik yang menegaskan eksistensi kultur ketimuran, kultur ke-Indonesia-an
Kita harus menyikapi fenomena ambivalensi kultural secara arif dan bijaksana. Caranya? Kita harus manyikapi dan memperlakukan warisan penjajah sebagai sesuatu yang bersifat kontinuitas, memahami kata pasca dalam diskursus pascakolonial sebagai konstinuitas, bukan diskontinuitas. Artinya, kita harus menganggap bahwa masa penjajahan sebagai salah satu fase yang ikut mewarnai dan memperkaya khazanah budaya Indonesia. Kita harus melihat periode penjajahan sebagai salah satu elemen yang turut menyempurnakan keseluruhan bangunan identitas bangsa saat ini.

Pola pandang seperti ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia di depan mata. Kita tidak mungkin memhami pascakolonial sebagai diskontinuitas dengan menolak secara frontal semua intrumen yang berkaitan dengan penjajah. Menurut saya, Bill Ashcroft, Gareth Griffinth, dan Halen Tiffin sama seperti menyuruh kita memadamkan kebakaran dengan air ludah ketika dalam The Empire Writes Back menganjurkan masyarakat pascakolonial untuk bersikap frontal-konfliktual terhadap semua warisan penjajah. Dengan kata lain, dia menyuruh kita untuk menghapus semua kebudayaan dan warisan kolonial secara radikal.
Anjuran ini sangat mustahil karena; pertama, tidak selalu mudah memilah-milah yang mana kebudayaan kolonial dan mana kebudayaan asli. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa selama proses kolonialisasi berlangsung, sedikit banyak kebudayaan kolonial turut memengaruhi nilai-nilai masyarakat yang dijajah. Pengaruh itu memang bisa positif atau negatif. Akulturasi kebudayaan ini mungkin juga menghasilkan nilai baru yang diterima sebagai nilai sendiri. Artinya, masa lalu sebagai bangsa terjajah hingga batas-batas tertentu, turut menentukan eksistensi bangsa terjajah, dan dengan begitu, pengaruh tersebut tidak mungkin disangkal atau ditolak. Dalam arti ini, melakukan distruksi atas apa yang dianggap sebagai kultur kolonial sama dengan melakukan distruksi atas diri sendiri. Contoh kecilnya adalah bangsa Autrali yang sampai tahun 2007 ini masih merasa nyaman dengan status sebagai negara jajahan Inggris. Padahal Thomas Jefferson sudah memproklamirkan American Declaration of Independence sebagai penolakan atas penjajahan Inggris sejak tahun 1776.
Kedua, tidak semua warisan kolonial itu jelek dan bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi identitas budaya lokal. Semua bangsa memang memiliki pengalaman buruk hidup sebagai komunitas terjajah, akan tetapi, bukan berarti semua unsur yang ada hubungannya dengan penjajah itu juga pasti buruk sehingga harus diberangus. Justru sebaliknya, pada taraf tertentu, warisan budaya kolonial malah menguntungkan kita. Siapapun pasti sepakat bahwa merobohkan bangunan-bangunan kuno atau menghansurkan benda-benda klasik peninggalan Belanda adalah tindakan tolol yang merugikan Indonesia secara material dan intelektual.(4)

Merumuskan Jati Diri Ke-Indonesia-an yang Elegan

Setelah menyikapi warisan kolonial secara arif dan bijaksana, kita bisa merumuskan jati diri ke-Indonesia-an kita yang elegan. Sebelumnya saya ingin mengutarakan rasa heran kepada sejumlah pemikir yang merasa kesulitan—bahkan cenderung pesimis—dalam menemukan dan merumuskan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Anehnya, para pemikir tersebut bisa bersikap lincah melakukan akrobat intelektual dalam menguraikan masalah pascakolonial yang sampai saat ini masih belum jelas. Sitorus misalnya, dia mampu menawarkan cara melakukan dekonstruksi kultural terhadap kebudayaan Indonesia yang sudah bercampur dengan kebudayaan penjajah. Padahal, ia mengawali tawaran dekonstruksinya itu dengan menulis.

Barangkali sudah merupakan nasib pascakolonial untuk segera populer, menyebar dan diterapkan ke dalam pelbagai bidang, sebelum ia sendiri sempat membenahi dirinya. yang saya maksud di sini adalah kebelum-jelasan mengenai arti pascakolonialisme itu sendiri serta posisi teoritisnya.(5)

Bagi mereka, identitas kebangsaan seolah-olah adalah sesuai yang sangat abstrak dan nyaris tidak bisa digambarkan secara spesifik. Padahal mereka tidak merasa keberatan untuk menyeru agar kebudayaan bangsa dilestarikan dan diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain.

Saya memang tidak setuju jika yang dimaksud dengan merumuskan jati diri kebangsaan sebagai upaya untuk mendefinisikan identitas kebangsaan secara baku. Pasalnya, pembakuan semacam itu adalah pembekuan yang akan segera usang seiring pergantian zaman dan perubahan masyarakat yang dinamis. Namun demikian, bukan berarti kita harus menceburkan diri dalam kesulitan besar ketika harus merumuskan identitas kebangsaan. Menurut hemat saya, kita tidak perlu kerepotan untuk merumuskan identitas ke-indonesia-an kita sebagai diskursus pascakolonial kesulitan mendefinisikan dirinya. Kalau Barat bisa dengan mudah merumuskan identitas kita sebagai bangsa yang serba negatif—seperti yang dikeluhkan Edward Said dalam Orientalisme-nya, mengapa kita sendiri sulit untuk melakukannya. Bukankah, kita juga mudah merumuskan Barat sebagai bangsa yang memiliki karakter khas dengan segala sisi positif dan negatifnya?

Cara termudah untuk merumuskan identitas kita adalah menemukan kesamaan-kesamaan esensial yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda antara kita dan bangsa lain. Kesamaan esensial ini bersifat perenial, melintasi batas-batas etnis, agama, tradisi-tradisi lokal kedaerahan. Hal ini sejatinya telah dilakukan Seokarno ketika menjawab permintaan BPUPKI tentang dasar negara Indonesia. Ia mengatakan bahwa dasar Indonesia adalah pancasila, bukan Islam—kendati dia adalah seorang Muslim, juga bukan tradisi Jawa—walaupun dia berasal dari suku Jawa. Hal ini berbeda dengan para Founding Father negara-negara Arab yang memilih Islam sebagai dasar negara mereka, walaupun pada kenyataanya tidak semua penduduknya beragama Islam.

Dengan menemukan kesamaan esensial yang mampu mengakomodir pruralitas kebangsaan ini, berarti kita sudah berhasil menemukan identias diri sebagai bangsa Indonesia. Dan, itu artinya kita juga sudah sukses merumuskan jati diri ke-Indonesia-an kita dengan benar.
Setelah menemukan formula dalam merumuskan identitas kebangsaan ini, langkah paling urgen yang harus kita lakukan adalah mengadakan langkah-langkah kongkrit; duduk bersama dan melakukan dialog multi-etnis dan multi-dimensi guna mencapai kesamaan esensial di atas. Dan, hanya dengan begini, studi-studi pascakolonial menjadi kajian yang benar-benar bermanfaat dan berguna, bukan hanya kumpulan konsep yang tertuang di atas kertas yang hanya memperkaya khazanah intelektualitas dan nyaman diperbincangkan.

Catatan Akhir:
1. Belum lama ini, Bangsa India memilih untuk mengganti nama kedua kota besar tersebut sesuai dengan nama aslinya. Bombay sudah diganti dengan Mumbay. Jadi, sudah selayaknya orang-orang Indonesia mengubah sebutan nama bawang menjadi Bawang Mumbay, bukan Bawang Bombay. Di samping India, Pakistas dan Bangladesh merupakan wilayah bekas jajahan Inggris yang sampai saat ini masih setia dengan nama-nama tempat atau daerah yang diberikan Inggris.
2 . Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya 3, Warisan-warisan Kerajaan Konsentris, Jakarta: Gramedia, 1996. hal. 7
3. Ibid.
4. Rugi secara material karena kedua macam peninggalan tersebut merupakan aset yang sangat potensial mengeruk keuntungan melalui bidang pariwisata. Dan rugi secara intelektual karena keduanya merupakan ojbek penelitian yang memberikan informasi penting dalam studi-studi sejarah, kebudayaan, arkeologi, dan sebagainya.
5. Rugi secara material karena kedua macam peninggalan tersebut merupakan aset yang sangat potensial mengeruk keuntungan melalui bidang pariwisata. Dan rugi secara intelektual karena keduanya merupakan ojbek penelitian yang memberikan informasi penting dalam studi-studi sejarah, kebudayaan, arkeologi, dan sebagainya.

* Luqman Junaidi, alumni TMI tahun 2000. Saat ini sedang menyelesaikan S-2nya di Jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.